PaluPos.Com

Berita

 Breaking News
  • Belanda Mendadak Setop Pakai Facebook, Ini Alasannya Pemerintah Belanda mengumumkan pihaknya tidak akan menggunakan Facebook lagi di masa depan. Mereka beralasan tujuannya untuk keamanan masyarakatnya. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri setempat pernah meminta Otoritas Perlindungan Data Belanda (DPA)...
  • Produk Tembakau yang Dipanaskan Minim Digunakan oleh Remaja di Negara-negara Maju Penggunaan produk tembakau alternatif oleh remaja di bawah usia 18 tahun menjadi keprihatinan para pemangku kepentingan. Ternyata, ada fakta menarik yang menunjukkan bahwa produk tembakau yang dipanaskan minim digunakan oleh...
  • Ketahui 5 Perbedaan Label Kadaluwarsa Kemasan Makanan Menjelang hari Lebaran, ada berbagai diskon yang digelar gerai-gerai belanja. Salah satu item yang cukup banyak didiskon adalah makanan-makanan dalam kemasan di supermarket. Jangan asal kalap membelinya ya,  Anda perlu...
  • Jangan Pernah Percaya Haji Tanpa Antre Lamanya waktu menunggu untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci membuat sebagian oknum masya-rakat memanfaatkan masalah ini untuk menawarkan haji ce-pat atau tanpa antre. Haji tanpa antre yang ditawarkan tersebut...
  • Kim Jong Un Menggila, Korut Tembak ‘Serangan Balasan Nuklir’ Korea Utara (Korut) kembali mencari perhatian dunia. Di tengah perang yang berkecambuk di Rusia dan Ukraina serta memenasnya Timur Tengah karena serangan Israel ke Gaza dan konflik Israel-Iran, Pyongyang melakukan...

Indonesia akan Jelaskan Soal Sawit di Parlemen Eropa

Indonesia akan Jelaskan Soal Sawit di Parlemen Eropa
Mei 25
18:30 2017

Delegasi Parlemen Eropa telah kembali dari kunjungannya ke Indonesia. Menurut  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, giliran Pemerintah Indonesia yang akan ke Belgia untuk menjelaskan kepada Parlemen Uni Eropa soal produksi sawit. Itu akan dilakukan bulan Juli mendatang.

“Kita tentu akan terus dialog. Pemerintah akan ke Brussel untuk berdiskusi dan presentasi. Ini tidak bisa sekali disampaikan selesai, ini bagian dari dialog,” kata Menko, Rabu (24/5).

Darmin memastikan, selain melakukan diskusi, pemerintah juga akan memperbaiki kebijakan-kebijakan di sektor industri sawit, dan membahas mengenai sertifikat sawit nasional yakni ISPO dengan sertifikat yang diusulkan oleh Uni Eropa.

“Itu belum usulan konkret. Ini masih harus ada dialog berlanjut kesamaan pikiran, seperti disampaikan pimpinan delegasi ini. Mereka juga makin menyadari bahwa ada banyak kesalahpahaman selama ini, seperti yang tadi disampaikan. Jadi jangan harap sekali ketemu semua persoalan selesai,” katanya.

Penerbitan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit oleh Parlemen Uni Eropa, dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Menurut Darmin, negara produsen sawit terbesar bukan hanya Indonesia, tetapi ada juga Malaysia. Namun demikian, isi dari resolusi sawit itu lebih banyak mengkritik Indonesia dibanding negeri jiran.

Itu, kata Darmin, yang menjadi alasan utama datangnya delegasi Parlemen Uni Eropa ke Indonesia. “Sebetulnya hanya kita dan Malaysia saja kan. Tetapi kalau kamu baca resolusinya, lebih banyak menyalahkan kita, jadi dia datang ke sini. Jadi ini adalah bagian dari diplomasi, dialog saling meyakinkan. Kita juga tidak tahu seberapa jauh yang dia bilang banyak mengubah pikiran kita,” kata Darmin.

Menurut Darmin, untuk saat ini masih jauh dari kata sepakat mengenai Uni Eropa mencabut resolusi sawit. Namun untuk menindaklanjuti soal resolusi sawit, Eropa masih butuh waktu. Juga diplomasi Indonesia dibutuhkan untuk menggagalkan itu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa juga masih berjalan baik, meski telah diterbitkannya resolusi sawit.

Airlangga menjelaskan, keputusan resolusi merupakan political statement dari Parlemen Uni Eropa dan tidak melekat pada hukum yang wajib dipatuhi.

“Jadi trade dengan mereka dengan mereka tidak ada masalah, jalan terus. Cuma itu political statement yang mencerminkan publik di sana. Kita mengharapkan mereka juga melihat publik di Indonesia. Karena kebijakan-kebijakan ini kan untuk pekerjaan masyarakat,” katanya. jss

Related Articles