Kanada membuat terobosan luar biasa untuk membantu rakyatnya yang miskin dan menganggur. Mereka akan digaji Rp 156 juta per tahun. Itu pertama akan diterapkan di provinsi terbesar di Kanada,Ontario.
Pemerintah setempat telah melakukan kajian selama tiga tahun terhadap program ini. Dan itu akan diujicobakan, untuk melihat apakah pemberian gaji dasar itu lebih baik daripada program kesejahteraan sosial yqang sudah dilakukan saat ini.
Para penerima program ini dipilih secara acak dari tiga kota di Ontario. Mereka akan diberikan dana senilai C$16.989 (atau sekitar Rp 156 juta) setahun.
Perdana Menteri Ontario, Kathleen Wynne, mengatakan, bahwa sekarang saatnya untuk berani memecahkan masalah, untuk membantu masyarakat yang paling miskin.
“Ini bukan saatnya untuk mundur. Ini bukan saatnya bagi pemerintah untuk berpegang teguh pada status quo,” ungkapnya saat proyek percontohan itu diumumkan hari Senin (24/4).
Ontario bukan satu-satunya wilayah yang mengupayakan kebijakan ini. Baru-baru ini Finlandia meluncurkan uji coba pada bulan Januari, dan pemerintah Skotlandia pun telah menyatakan minatnya untuk melakukan hal yang sama.
Gagasan ini cukup terkenal di kalangan kaum progresif maupun liberal. Itu karena memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan memotong birokrasi.
Proyek percontohan Ontario ini akan diluncurkan di kota-kota seperti Hamilton dan Thunder Bay pada musim semi ini. Dan berikutnya akan dilakukan di Kota Lindsay pada musim gugur ini.
Program ini akan menelan biaya sebesar C$50 juta per tahun ( Rp 489 miliar). Dana sebesar itu akan mencakup 4.000 rumah tangga dari ketiga kota itu.
Para peserta program ini harus memenuhi berbagai persyaratan, di antaranya harus tinggal di salah satu kota itu selama lebih dari setahun, berusia antara 18 sampai 64 tahun, dan hidup dengan penghasilan rendah.
Orang-orang dewasa yang hidup sendiri akan memperoleh uang tunai tahunan sebesar C$16.989 (Rp 156 juta), sedang pasangan suami istri akan diberikan bantuan tunai sebesar C$24.027 (Rp 235 juta). Dan ini dikurangi 50% dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan.
Dengan menyimpan sebagian penghasilan mereka, pemerintah berharap orang-orang akan terdorong untuk bekerja dan tidak hanya mengandalkan bantuan. “Ini bukan jumlah yang mahal,” ujar Wynne.
Sebab dalam catatan Wynne, orang-orang yang kesulitan hidup di provinsi itu adalah karyawan paruh waktu. Mereka membutuhkan bantuan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. jss