PaluPos.Com

Berita

 Breaking News
  • Belanda Mendadak Setop Pakai Facebook, Ini Alasannya Pemerintah Belanda mengumumkan pihaknya tidak akan menggunakan Facebook lagi di masa depan. Mereka beralasan tujuannya untuk keamanan masyarakatnya. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri setempat pernah meminta Otoritas Perlindungan Data Belanda (DPA)...
  • Produk Tembakau yang Dipanaskan Minim Digunakan oleh Remaja di Negara-negara Maju Penggunaan produk tembakau alternatif oleh remaja di bawah usia 18 tahun menjadi keprihatinan para pemangku kepentingan. Ternyata, ada fakta menarik yang menunjukkan bahwa produk tembakau yang dipanaskan minim digunakan oleh...
  • Ketahui 5 Perbedaan Label Kadaluwarsa Kemasan Makanan Menjelang hari Lebaran, ada berbagai diskon yang digelar gerai-gerai belanja. Salah satu item yang cukup banyak didiskon adalah makanan-makanan dalam kemasan di supermarket. Jangan asal kalap membelinya ya,  Anda perlu...
  • Jangan Pernah Percaya Haji Tanpa Antre Lamanya waktu menunggu untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci membuat sebagian oknum masya-rakat memanfaatkan masalah ini untuk menawarkan haji ce-pat atau tanpa antre. Haji tanpa antre yang ditawarkan tersebut...
  • Kim Jong Un Menggila, Korut Tembak ‘Serangan Balasan Nuklir’ Korea Utara (Korut) kembali mencari perhatian dunia. Di tengah perang yang berkecambuk di Rusia dan Ukraina serta memenasnya Timur Tengah karena serangan Israel ke Gaza dan konflik Israel-Iran, Pyongyang melakukan...

PT Freeport Indonesia Setuju Lepas Saham kepada Pemerintah, Divestasi 51% Sebelum 2021

PT Freeport Indonesia Setuju Lepas Saham kepada Pemerintah, Divestasi 51% Sebelum 2021
September 01
10:16 2017

JAKARTA – PT Freeport Indonesia akhirnya setuju untuk melepas 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, PT Freeport juga sepakat untuk membangun smalter dalam waktu 5 tahun hingga 2022.

“Kalau divestasi, maunya pemerintah Indonesia sebelum 2021 harus selesai 51%. Kalau smelter, 5 tahun sampai 2022 sejak IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan semua kesepakatan ini ditandatangani,” terang Menteri ESDM, Ignasius Jonan seperti dilansir detikcom, Kamis (31/08/2017).

Jonan sebutkan, Presiden RI sebelumnya sudah menjelaskan bahwa divestasi itu akan diambil alih negara, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Nanti pengaturan selanjutnya sudah ditugaskan ke Ibu Menkeu dan Ibu Menteri BUMN untuk melakukan akuisisi dan segala macam,” ujarnya.

Dikatakan Jonan, kemungkinan pemerintah pusat dan provinsi juga dapat menunjuk BUMN atau BUMD untuk mengakuisisi saham Freeport. Sementara untuk penyediaan dananya akan di atur oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

“Ini kan penugasannya kepada Ibu Menteri BUMN bersama Menkeu, itu mereka wajib menyiapkan (dana) itu,” kata Jonan.

Sedangkan untuk harga saham Freeport 51% itu Jonan sebut masih dalam proses negosiasi harga. Karena hal itu tidak bisa diputuskan dalam waktu 1 sampai 2 hari saja.

Jonan dengan tegas mengatakan, jika Freeport tidak menjual saham 51% itu atau ada salah satu dari tiga kesepakan yang dibuat tidak dilakukan maka pemerintah tidak akan memperpanjang izin operasinya setelah 2021.

“Divestasi, bangun smelter, penerimaan negara naik, salah satu saja mereka enggak mau ya apa boleh buat? 2021 tidak akan saya perpanjang,” tegasnya. (*)

Related Articles