PaluPos.Com

Berita

 Breaking News

PT Freeport Indonesia Setuju Lepas Saham kepada Pemerintah, Divestasi 51% Sebelum 2021

PT Freeport Indonesia Setuju Lepas Saham kepada Pemerintah, Divestasi 51% Sebelum 2021
September 01
10:16 2017

JAKARTA – PT Freeport Indonesia akhirnya setuju untuk melepas 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, PT Freeport juga sepakat untuk membangun smalter dalam waktu 5 tahun hingga 2022.

“Kalau divestasi, maunya pemerintah Indonesia sebelum 2021 harus selesai 51%. Kalau smelter, 5 tahun sampai 2022 sejak IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan semua kesepakatan ini ditandatangani,” terang Menteri ESDM, Ignasius Jonan seperti dilansir detikcom, Kamis (31/08/2017).

Jonan sebutkan, Presiden RI sebelumnya sudah menjelaskan bahwa divestasi itu akan diambil alih negara, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Nanti pengaturan selanjutnya sudah ditugaskan ke Ibu Menkeu dan Ibu Menteri BUMN untuk melakukan akuisisi dan segala macam,” ujarnya.

Dikatakan Jonan, kemungkinan pemerintah pusat dan provinsi juga dapat menunjuk BUMN atau BUMD untuk mengakuisisi saham Freeport. Sementara untuk penyediaan dananya akan di atur oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

“Ini kan penugasannya kepada Ibu Menteri BUMN bersama Menkeu, itu mereka wajib menyiapkan (dana) itu,” kata Jonan.

Sedangkan untuk harga saham Freeport 51% itu Jonan sebut masih dalam proses negosiasi harga. Karena hal itu tidak bisa diputuskan dalam waktu 1 sampai 2 hari saja.

Jonan dengan tegas mengatakan, jika Freeport tidak menjual saham 51% itu atau ada salah satu dari tiga kesepakan yang dibuat tidak dilakukan maka pemerintah tidak akan memperpanjang izin operasinya setelah 2021.

“Divestasi, bangun smelter, penerimaan negara naik, salah satu saja mereka enggak mau ya apa boleh buat? 2021 tidak akan saya perpanjang,” tegasnya. (*)

Related Articles